Kejaksaan Agung (Kejagung) – mengambil langkah tegas dengan mengamankan empat jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Tindakan ini dilakukan menyusul berkembangnya dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Empat jaksa yang di amankan terdiri dari Kepala Kejari Karo, Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, serta dua kepala subseksi (Kasubsi) yang turut menangani perkara tersebut.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, langkah pengamanan dilakukan oleh tim intelijen untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Proses ini bertujuan memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam penanganan kasus dari tahap awal hingga akhir.
Pemeriksaan Menyeluruh dan Penegakan Etik Internal
Kejagung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap para jaksa dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Hal ini penting untuk menjaga integritas institusi penegak hukum serta memastikan setiap prosedur berjalan sesuai aturan.
Selain itu, Kejagung memutuskan untuk mengambil alih proses pemeriksaan yang sebelumnya berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Langkah ini di lakukan demi menjamin objektivitas serta menghindari potensi konflik kepentingan.
Dalam prosesnya, prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah tetap di junjung tinggi. Namun, apabila nantinya di temukan adanya pelanggaran, maka sanksi etik internal akan di berikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Awal Mula Proyek Video Profil Desa
Kasus ini berakar dari proyek pembuatan video profil desa yang di mulai sejak masa pandemi Covid-19 sekitar tahun 2019. Saat itu, Amsal Sitepu yang berprofesi di bidang ekonomi kreatif berinisiatif menawarkan jasa pembuatan video kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Karo.
Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, Amsal mencoba bertahan dengan memanfaatkan keahliannya dalam produksi video. Ia menawarkan konsep video profil desa dengan harga sekitar Rp30 juta per proyek. Tidak semua desa menerima tawaran tersebut, namun beberapa di antaranya sepakat bekerja sama melalui kontrak resmi.
Konten video yang di produksi mencakup berbagai aspek penting, seperti potensi desa, sejarah lokal, serta kearifan budaya setempat. Proses pengerjaan di lakukan secara profesional, mulai dari pengambilan gambar hingga tahap penyuntingan.
Proses Produksi dan Dinamika Pembayaran
Dalam pelaksanaannya, Amsal bersama timnya memberikan kesempatan kepada pihak desa untuk melakukan revisi hingga tiga kali, sebagaimana tercantum dalam proposal kerja. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol kualitas sebelum hasil akhir di serahkan.
Meski sebagian proyek berjalan lancar dan di bayar sesuai kesepakatan, terdapat juga kendala di lapangan. Beberapa desa mengalami keterbatasan anggaran sehingga pembayaran tidak sepenuhnya terealisasi, meskipun proses pengambilan gambar telah di lakukan.
Pada tahun 2021 hingga 2022, proyek serupa kembali berjalan, namun masih menghadapi tantangan serupa terkait pendanaan desa.
Amsal Sitepu Hadir Lewat Video Conference saat RDP dengan Komisi III
Dari Saksi Menjadi Tersangka
Perkembangan kasus mulai berubah ketika Amsal di panggil sebagai saksi dalam penyelidikan terkait proyek tersebut. Namun, pada 19 November 2025, statusnya meningkat menjadi tersangka.
Penetapan ini di dasarkan pada temuan yang menyebutkan adanya dugaan kerugian negara, sebagaimana di sampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Karo. Tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan mark-up dalam anggaran proyek video profil desa.
Situasi ini menjadi titik balik yang berat bagi Amsal, yang sebelumnya hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan kesepakatan kontraktual dengan pihak desa.
Putusan Pengadilan: Amsal Sitepu Dinyatakan Bebas
Setelah melalui proses hukum yang panjang, Amsal Sitepu akhirnya di nyatakan bebas dari seluruh dakwaan. Putusan tersebut di bacakan oleh Hakim Ketua M. Yusafrihandi Girsang di Pengadilan Negeri Medan.
Majelis hakim menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menguatkan tuduhan korupsi terhadap Amsal. Dengan demikian, ia di bebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan hukum.
Momen pembacaan putusan menjadi sangat emosional. Amsal tak mampu menahan haru saat mendengar keputusan tersebut. Baginya, putusan itu bukan sekadar pembebasan, melainkan juga pemulihan nama baik dan pengakuan atas profesinya sebagai pekerja kreatif.
Implikasi Kasus dan Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum sekaligus menyentuh sektor ekonomi kreatif di tingkat desa. Penanganan yang transparan dan akuntabel di harapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Langkah Kejagung dalam mengamankan dan memeriksa jaksa terkait menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih. Sementara itu, pembebasan Amsal menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan status hukum seseorang.
Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek desa dan proses penegakan hukum menjadi hal yang krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
