Menteri Luar Negeri Republik Indonesia – Sugiono, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kasus penculikan dua warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal penangkap ikan di perairan lepas pantai Gabon, Afrika Tengah. Kasus ini melibatkan kelompok bersenjata yang di duga sebagai bajak laut dan terjadi di wilayah laut yang selama ini di kenal rawan tindak kejahatan maritim.
Sugiono menegaskan bahwa isu keselamatan WNI di luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam situasi darurat seperti penculikan. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak hanya memantau perkembangan secara berkala, tetapi juga melakukan koordinasi lintas negara untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini.
Koordinasi Internasional untuk Menelusuri Keberadaan Korban
Dalam upaya mempercepat proses penelusuran nasib kedua WNI tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menjalin komunikasi aktif dengan Kedutaan Besar Tiongkok. Langkah ini dilakukan karena kapal penangkap ikan yang menjadi sasaran pembajakan memiliki keterkaitan operasional dengan pihak asing, sehingga koordinasi internasional di nilai penting untuk membuka jalur informasi dan bantuan.
Menlu Sugiono menyampaikan bahwa hingga saat ini, kondisi dan keberadaan dua WNI yang diculik masih belum dapat di pastikan. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya mencari berbagai jalur komunikasi yang memungkinkan untuk mengetahui kondisi korban, termasuk melalui otoritas setempat dan mitra diplomatik di kawasan Afrika Tengah.
Pemantauan Setiap Jam oleh Perwakilan RI
Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya di kawasan Afrika terus melakukan pemantauan intensif terhadap situasi keamanan dan perkembangan kasus ini. Sugiono menyebut bahwa laporan terkait kondisi terbaru di terima secara rutin, bahkan dalam hitungan jam, guna memastikan setiap perkembangan dapat segera di tindaklanjuti.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi WNI, khususnya mereka yang bekerja di sektor maritim yang memiliki risiko tinggi. Pemantauan berkelanjutan juga di perlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi yang dapat memengaruhi keselamatan korban maupun awak kapal lainnya.
Foto: Menlu Sugiono
Kronologi Pembajakan Kapal Penangkap Ikan
Berdasarkan informasi yang di himpun Kementerian Luar Negeri, pembajakan terjadi pada kapal penangkap ikan IB FISH 7 di perairan Gabon. Dari total 12 awak kapal, sembilan orang di culik oleh kelompok bersenjata. Sementara itu, tiga awak kapal lainnya berhasil lolos dari penculikan, termasuk dua WNI yang bertahan di atas kapal hingga akhirnya di selamatkan oleh otoritas setempat.
Kapal tersebut kemudian di kawal menuju Libreville, ibu kota Gabon. Untuk mendapatkan pengamanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Namun demikian, dua WNI lainnya yang termasuk dalam kelompok korban penculikan hingga kini belum diketahui nasibnya. Sehingga menjadi fokus utama dalam upaya penanganan kasus ini.
Peran Aktif KBRI dalam Perlindungan WNI
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde turut mengambil peran penting dalam menangani dampak dari insiden ini. Selain berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat, KBRI juga meminta informasi terbaru terkait kondisi kesehatan dan keselamatan para awak kapal yang terdampak, khususnya WNI yang berhasil selamat dari penculikan.
Tidak hanya itu, KBRI juga memastikan bahwa hak-hak ketenagakerjaan para awak kapal WNI tetap di penuhi oleh pihak penanggung jawab. Hal ini mencakup hak atas perlindungan, kesejahteraan, serta tanggung jawab terhadap keluarga korban di tanah air.
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Kasus
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus penculikan ini. Secara berkelanjutan dan melakukan langkah-langkah diplomatik yang di perlukan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada setiap WNI. Baik melalui upaya pencegahan, penanganan krisis, maupun pendampingan pascakejadian.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Khususnya yang bekerja di sektor berisiko tinggi seperti perikanan dan pelayaran internasional. Pemerintah di harapkan terus meningkatkan kerja sama internasional dan mekanisme perlindungan agar keselamatan WNI di luar negeri dapat lebih terjamin.
