Pemerintah Iran – menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di perkirakan mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau setara Rp 4,6 kuadriliun. Estimasi ini menjadi dasar utama bagi Teheran dalam memperkuat tuntutan kompensasi melalui jalur di plomatik internasional.
Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Ia menjelaskan bahwa perhitungan kerugian masih berada pada tahap awal dan belum mencerminkan total kerusakan yang sebenarnya.
Penilaian Kerusakan Dilakukan Bertahap dan Berlapis
Menurut pemerintah Iran, proses penghitungan kerugian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal di fokuskan pada kerusakan fisik yang mencakup bangunan sipil, fasilitas industri, serta aset bisnis yang terdampak langsung akibat serangan militer.
Selanjutnya, pemerintah akan menghitung dampak ekonomi tidak langsung, seperti penurunan pendapatan negara dan terganggunya aktivitas industri nasional. Tahapan ini di nilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap dampak konflik yang terjadi sejak akhir Februari.
Mohajerani menekankan bahwa pendekatan bertahap ini bertujuan menghasilkan angka yang lebih akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah belum menetapkan angka final karena masih menunggu hasil evaluasi lanjutan dari berbagai lembaga terkait.
Korban Sipil dan Kerusakan Properti Jadi Sorotan
Selain kerugian material, Iran juga menyoroti besarnya dampak kemanusiaan yang di timbulkan akibat konflik tersebut. Pemerintah melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui 3.000 orang, termasuk warga sipil dan pelajar.
Insiden yang terjadi di wilayah Minab menjadi salah satu peristiwa yang paling mendapat perhatian, terutama karena melibatkan korban dari kalangan pelajar perempuan. Selain itu, banyak rumah warga, pabrik, serta properti komersial lainnya di laporkan mengalami kerusakan parah.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa tuntutan kompensasi tidak hanya mencakup kerugian fisik, tetapi juga kerugian non-material, termasuk korban jiwa dan dampak sosial yang di timbulkan.
Para pekerja dan sukarelawan Iran berkumpul di lokasi serangan Israel-Amerika yang menurut laporan media lokal menghancurkan Sinagoge Rafi-Nia dan bangunan tempat tinggal di dekatnya di Teheran, pada 7 April 2026.
Tuntutan Kompensasi Jadi Fokus Diplomasi Iran
Isu ganti rugi perang kini menjadi agenda utama Teheran dalam berbagai forum di plomatik. Dalam perundingan yang berlangsung di Islamabad, delegasi Iran secara aktif mengangkat tuntutan tersebut sebagai bagian dari negosiasi.
Namun, pembicaraan tahap awal belum menghasilkan kesepakatan. Iran tetap bersikeras bahwa kompensasi merupakan salah satu syarat utama dalam setiap upaya penyelesaian konflik, termasuk dalam pembahasan gencatan senjata.
Presiden Masoud Pezeshkian juga berulang kali menegaskan pentingnya kompensasi penuh dalam berbagai kesempatan. Pemerintah bahkan memasukkan tuntutan ini sebagai salah satu dari sepuluh poin utama dalam negosiasi dengan Washington.
Konflik Memanas Sejak Akhir Februari
Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika aliansi AS-Israel melancarkan operasi militer besar terhadap Iran. Serangan tersebut memicu respons balasan dari Teheran, termasuk serangan ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia.
Situasi sempat mereda setelah di berlakukannya gencatan senjata sementara selama dua pekan mulai 8 April. Namun, upaya perundingan lanjutan yang dilakukan pada 11 April kembali menemui jalan buntu, sehingga sejumlah isu krusial, termasuk kompensasi, belum terselesaikan.
Iran Tegaskan Tetap Perjuangkan Hak Meski Hindari Perang
Kepemimpinan Iran menyatakan bahwa negara tersebut tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai hak-hak sah, termasuk tuntutan kompensasi atas kerugian akibat serangan militer.
Dengan proses evaluasi yang masih berlangsung, angka kerugian di perkirakan dapat berubah seiring dengan pembaruan data dari berbagai sektor. Iran pun di perkirakan akan terus mendorong isu ini dalam jalur di plomasi internasional hingga tercapai kesepakatan yang di anggap adil.
