Anggaran Mitigasi Bencana – menjadi salah satu kebutuhan penting BMKG untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman alam di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menilai dukungan dana yang lebih besar dapat membantu lembaga tersebut memperkuat kemampuan teknis sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah dukungan dana pada sektor mitigasi pun mendapat respons positif dari BMKG. Lembaga tersebut melihat ada sejumlah bidang yang membutuhkan perhatian, khususnya kesiapan instrumen pengamatan, kegiatan pembelajaran bagi masyarakat, sarana komunikasi, serta penyampaian informasi mengenai potensi bahaya.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyampaikan kebutuhan tersebut setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR pada Selasa, 8 September 2026. Pertemuan yang juga melibatkan Sekretaris Utama BNPP/Basarnas itu membicarakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk 2027.
Keandalan Instrumen Menjadi Fondasi Utama
Bagi BMKG, kemampuan membaca tanda-tanda ancaman alam sangat bergantung pada kualitas instrumen yang bekerja di lapangan. Karena itu, tambahan dana tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas baru. BMKG juga perlu memastikan seluruh perangkat utama yang sudah tersedia dapat terus menjalankan fungsinya secara akurat.
Guswanto menjelaskan bahwa pemeliharaan memiliki posisi penting dalam kegiatan operasional lembaganya. Kondisi instrumen harus terus mendapat perhatian karena perangkat tersebut membantu petugas memperoleh data yang menjadi dasar dalam memberikan informasi kepada berbagai pihak.
Dengan demikian, ketersediaan teknologi saja belum cukup. BMKG perlu menjaga performa perangkat agar data yang masuk tetap dapat menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pemantauan.
Aspek ini menjadi salah satu alasan BMKG memandang tambahan dukungan pemerintah sebagai kebutuhan strategis. Keandalan instrumen akan membantu petugas menjalankan tugas pemantauan secara berkesinambungan ketika muncul potensi bahaya.
Pengetahuan Kebencanaan Perlu Menjangkau Berbagai Kelompok
BMKG juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. Informasi mengenai ancaman alam akan lebih bermanfaat ketika penerimanya mengetahui tindakan yang harus mereka lakukan.
Atas dasar itu, lembaga tersebut menjalankan kegiatan pembelajaran lapangan yang menyasar berbagai kelompok. Materinya tidak hanya membicarakan satu jenis ancaman, tetapi menyesuaikan kebutuhan peserta dan bidang aktivitas mereka.
Misalnya, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai perubahan iklim dan kebencanaan. Nelayan mendapatkan materi yang berkaitan dengan kondisi cuaca, sedangkan sektor penerbangan memiliki kegiatan pembelajaran mengenai meteorologi. BMKG turut memberikan pengetahuan mengenai gempa serta tsunami.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa upaya mengurangi risiko tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat. Kemampuan warga dalam memahami kondisi alam dan menentukan tindakan juga memegang peranan besar.
Oleh sebab itu, Guswanto memasukkan kegiatan pembelajaran masyarakat sebagai salah satu kebutuhan yang memerlukan dukungan pendanaan.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto saat ditemui wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas dalam pembahasan RKA K/L 2027, Selasa (8/9/2026).
Arus Data BMKG Memerlukan Kapasitas Komunikasi Besar
Tantangan lain muncul setelah petugas memperoleh data dan menghasilkan informasi. BMKG masih harus mengirimkan informasi tersebut melalui jaringan komunikasi agar dapat menjangkau pihak yang membutuhkan.
Proses tersebut memerlukan kapasitas transfer data yang besar. Menurut penjelasan Guswanto dalam rapat, kebutuhan bandwidth BMKG dapat mencapai kisaran 1 Giga, bahkan dalam hitungan detik pada kondisi tertentu.
Untuk membantu kebutuhan komunikasi tersebut, BMKG telah menggandeng BRI dengan memanfaatkan layanan satelit BRI Sat. Dukungan itu menjadi salah satu bagian dari sarana yang membantu perpindahan dan penyebaran informasi.
Kebutuhan kapasitas komunikasi memperlihatkan bahwa kegiatan mitigasi memiliki rantai kerja yang cukup panjang. Petugas tidak hanya mengamati kondisi alam, tetapi juga mengolah serta mengirimkan hasil pemantauan kepada masyarakat dan pihak terkait.
Karena itu, kesiapan jaringan komunikasi memiliki posisi yang sama pentingnya dengan instrumen pengamatan.
Dana Mitigasi Menopang Rangkaian Kesiapsiagaan
Jika pemerintah merealisasikan tambahan anggaran, BMKG memiliki beberapa kebutuhan yang dapat memperoleh penguatan. Pertama, lembaga tersebut perlu menjaga kemampuan teknis dalam mendeteksi potensi bahaya. Kedua, BMKG membutuhkan biaya untuk merawat perangkat yang menunjang kegiatan operasional.
Selanjutnya, kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat membutuhkan dukungan agar jangkauannya tetap berjalan. BMKG juga memerlukan biaya untuk komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik.
Seluruh komponen tersebut saling terhubung. Instrumen menghasilkan data, petugas mengolah informasi, jaringan komunikasi membantu menyebarkannya, sementara pengetahuan kebencanaan membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu mereka lakukan setelah memperoleh informasi tersebut.
Dengan pola tersebut, tambahan dana mitigasi tidak hanya berfungsi untuk mendukung satu perangkat atau satu program. Pendanaan akan menopang rangkaian kegiatan yang BMKG jalankan mulai dari pengamatan hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Rencana penambahan anggaran dari pemerintah pun memberi ruang bagi BMKG untuk meningkatkan kesiapan pada berbagai lini. Melalui dukungan tersebut, lembaga itu berharap dapat menjaga kualitas sarana operasional sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami potensi ancaman alam di sekitarnya.