Israel – konflik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Israel dilaporkan menerapkan kebijakan militer baru di wilayah selatan Lebanon. Langkah ini di sebut sebagai penerapan “garis kuning”, sebuah strategi yang sebelumnya di gunakan dalam konflik di Gaza, Palestina. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan Israel pasca gencatan senjata yang baru berlangsung selama 10 hari.
Kebijakan “Garis Kuning” dan Dampaknya di Lapangan
Menurut laporan media internasional, militer Israel menyatakan bahwa pasukannya yang beroperasi di selatan garis tersebut telah mendeteksi sejumlah aktivitas yang di anggap melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dalam 24 jam terakhir, pihak Israel mengklaim adanya pergerakan dari wilayah utara garis yang di nilai berpotensi menjadi ancaman langsung.
Konsep “garis kuning” sendiri bukan hal baru. Strategi ini pernah di terapkan di Gaza pada Oktober 2025, di mana wilayah di bagi menjadi beberapa zona dengan tingkat kontrol militer yang berbeda. Area tertentu berada di bawah kendali ketat militer Israel, sementara zona lainnya memiliki pembatasan pergerakan yang lebih longgar.
Namun, penerapan kebijakan ini di Gaza sebelumnya menuai kritik karena berdampak besar terhadap warga sipil. Laporan menunjukkan bahwa siapa pun yang mendekati garis tersebut berisiko menjadi target tembakan. Selain itu, ratusan bangunan di laporkan hancur di wilayah yang berada dalam kontrol militer.
Indikasi Replikasi Strategi di Lebanon Selatan
Pengamat menilai bahwa pola yang sama kini mulai di terapkan di Lebanon selatan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya rencana penghancuran desa-desa di wilayah perbatasan dengan skala yang menyerupai operasi militer sebelumnya di Gaza.
Situasi ini di perkuat dengan pernyataan jurnalis yang melaporkan bahwa wilayah-wilayah yang pernah menjadi target operasi militer sebelumnya kini hampir tidak menyisakan infrastruktur yang utuh. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa pendekatan serupa akan berdampak luas terhadap kondisi kemanusiaan di Lebanon.
Militer Israel menggunakan istilah “garis kuning” di Lebanon setelah gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada Kamis (16/4).
Serangan Berlanjut Meski Gencatan Senjata Berlaku
Meski kesepakatan gencatan senjata telah di sepakati, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa serangan masih terus terjadi. Artileri Israel di laporkan menghantam beberapa kota di Lebanon selatan, termasuk Beit Leif, Qantara, dan Touline. Selain itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat operasi militer tersebut.
Pihak militer Israel menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah defensif untuk mengatasi ancaman langsung terhadap pasukan mereka. Mereka menegaskan bahwa upaya perlindungan diri tidak di batasi oleh kesepakatan gencatan senjata.
Respons Hizbullah dan Tuntutan Penarikan Pasukan
Di sisi lain, kelompok Hizbullah menyampaikan bahwa gencatan senjata tidak dapat berjalan efektif jika hanya satu pihak yang mematuhinya. Pemimpin Hizbullah menegaskan pentingnya komitmen dari kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas kawasan.
Selain itu, Hizbullah juga menuntut agar Israel menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon selatan sesuai dengan kesepakatan yang telah di capai sebelumnya. Mereka menilai bahwa langkah tersebut menjadi syarat utama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang.
Lebih lanjut, pihak Hizbullah menyampaikan rencana ke depan yang mencakup pembebasan tahanan, pemulangan warga ke wilayah perbatasan, serta upaya rekonstruksi besar-besaran dengan dukungan internasional.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Upaya Diplomasi
Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa sejak kesepakatan sebelumnya berlaku pada akhir 2024, telah terjadi ribuan pelanggaran gencatan senjata. Kondisi ini turut menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak.
Israel secara konsisten menuntut pelucutan senjata Hizbullah sebagai syarat utama untuk menjaga keberlanjutan gencatan senjata. Sebaliknya, Hizbullah tetap berpegang pada tuntutan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon selatan.
Di tengah situasi yang semakin kompleks, upaya diplomasi internasional mulai di gencarkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun berpotensi mengadakan pertemuan dalam waktu dekat di Washington.
Pertemuan tersebut di harapkan dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
